Nasional OPINI Rikha Permatasari Seragam Advokat Subtansi Keadilan bagi Rakyat

Seragam Advokat: Fokus pada Keadilan Nyata yang Diperlukan Rakyat Saat Ini

bila salsabila3 jam ago

0 2 minutes read

Dalam konteks hukum di Indonesia, wacana mengenai seragam advokat telah menjadi sorotan yang tidak hanya menarik perhatian para praktisi hukum, tetapi juga masyarakat luas. Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. memberikan kritik tajam terhadap kebijakan ini, yang dianggapnya tidak menyentuh inti permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Menurutnya, fokus seharusnya tidak terjebak pada simbol-simbol atau formalitas yang tidak mendesak, melainkan pada substansi keadilan yang nyata dan dibutuhkan oleh rakyat.

Pentingnya Substansi Keadilan

Rikha menegaskan bahwa dalam situasi hukum yang masih terdapat ketidakadilan dan ketimpangan, negara seharusnya mengedepankan upaya untuk mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah terlalu sibuk mengatur hal-hal yang bersifat permukaan seperti seragam, maka keadilan bagi masyarakat yang lebih rentan akan terabaikan.

“Jangan sampai perhatian negara terfokus pada regulasi seragam, sementara keadilan bagi rakyat kecil justru terabaikan,” ujarnya dengan tegas pada hari Kamis, (09/04/2026).

Fenomena Hukum yang Tumpul

Rikha Permatasari juga menyoroti fenomena klasik yang masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum, yaitu hukum yang seringkali terasa tumpul terhadap pihak-pihak tertentu, tetapi tajam terhadap masyarakat yang lemah. Hal ini bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan sebuah realitas yang tercermin dari berbagai kasus yang terjadi di lapangan.

Contoh yang mencolok adalah kejadian di Polsek Sidoarjo Kota, di mana seorang pekerja yang seharusnya dilindungi justru menjadi tersangka. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hukum bagi korban. Mengapa mereka yang seharusnya mendapatkan keadilan justru berbalik menjadi objek kriminalisasi? Apakah proses hukum telah berjalan secara adil dan objektif?

Peran Negara dalam Perlindungan Hukum

Rikha menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyat, khususnya mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Negara harus menjamin akses keadilan yang setara, serta mencegah segala bentuk kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

“Keadilan tidak seharusnya hanya berpihak pada mereka yang kuat. Negara harus dapat hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi pengatur dalam regulasi yang tidak menyentuh masalah-masalah mendasar,” tegasnya.

Prioritas pada Substansi Keadilan

Melalui pernyataannya, Rikha menyerukan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting, serta penghentian praktik-praktik yang dapat merugikan pihak korban harus segera dilaksanakan.

Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik hukum.
Pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Penghentian praktik yang merugikan korban.
Jaminan akses keadilan yang setara untuk semua lapisan masyarakat.
Keberanian untuk mengubah sistem yang ada demi keadilan.

“Rakyat kecil tidak memerlukan simbol atau lambang. Mereka butuh keadilan yang nyata, yang dapat mereka rasakan, bukan sekadar janji belaka,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

“Jika sistem hukum justru memunculkan situasi di mana korban dapat menjadi tersangka, maka jelas ada yang tidak beres. Jika negara tidak segera mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan ini, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan perlahan-lahan runtuh,” tambahnya.

Melalui seruan ini, Rikha Permatasari mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada substansi keadilan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu mendasar dan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang rentan, harapannya adalah terciptanya keadilan yang sejati bagi semua warga negara.