Kejari Binjai Geledah Rumah Eks Ketua PSI, Sita Dokumen Terkait Kasus Proyek Fiktif Ketapang

Dalam langkah tegas untuk mengatasi praktik korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus pembuatan kontrak fiktif. Kasus ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025. Pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Detail Penggeledahan oleh Kejari Binjai

Pada hari Selasa, 21 April 2026, tim penyidik dari Kejari Binjai melakukan penggeledahan di kediaman Agung Ramadhan Als AR, yang terletak di Jalan Penegak, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di lokasi lain di Jalan Gunung Bendahara, Gang Bendahara No. 05, Lingkungan XII, Kelurahan Binjai Estate.

Kerjasama dengan Berbagai Pihak

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian, mengungkapkan bahwa penggeledahan ini melibatkan sinergi antara tim intelijen, aparat kepolisian, serta disaksikan oleh perwakilan dari kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan setempat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen Kejari untuk melakukan penyidikan dengan transparan dan profesional.

Tujuan Penggeledahan

Ronald menjelaskan bahwa tindakan penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan fiktif dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aliran anggaran yang digunakan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

Penetapan Tersangka

Dalam proses penyidikan, enam individu telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Agung Ramadhan Als AR, Ralasen Ginting Als RG, Joko Waskitono Als JW, Suko Hartono Als SH, Dody Alfayed, dan Ruman Dawaty Als RD. Penetapan tersangka ini menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Hasil Penggeledahan

Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Agung Ramadhan, tim penyidik berhasil mengamankan 13 dokumen yang diduga terkait dengan praktik kontrak fiktif tersebut. Dokumen-dokumen ini diharapkan dapat memberikan informasi penting dalam membongkar jaringan korupsi yang lebih luas.

Tantangan dalam Penyidikan

Namun, penggeledahan di lokasi lain yang terkait dengan tersangka Dody Alfayed tidak membuahkan hasil. Tersangka tidak dapat ditemukan di alamat yang tertera pada kartu identitasnya. Kondisi ini menambah tantangan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti dan melanjutkan proses hukum.

Penyidikan yang Berlanjut

Kejari Binjai menegaskan bahwa proses penyidikan tidak akan berhenti di sini. Penyidik berencana untuk melakukan penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi lain yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan kasus ini. Ada kemungkinan bahwa dokumen tambahan yang dapat memperkuat bukti di persidangan akan ditemukan.

Pendalaman Bukti

Pendalaman terhadap barang bukti yang telah disita juga akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam perkara ini. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik korupsi akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Komitmen Kejari dalam Penegakan Hukum

Ronald Reagan Siagian menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kejari Binjai merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menegakkan hukum dengan cara yang profesional dan transparan, khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di masa depan.

Dampak Terhadap Pengelolaan Anggaran Publik

Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan dugaan korupsi di sektor pengadaan daerah. Situasi ini menjadi sorotan publik terkait pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

• Pentingnya sinergi antar instansi dalam penyidikan korupsi
• Penggeledahan sebagai langkah awal mengungkap praktik korupsi
• Peran dokumen yang disita dalam membongkar jaringan korupsi
• Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik
• Komitmen Kejari Binjai untuk menegakkan hukum secara profesional

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kejari Binjai, diharapkan kasus ini dapat menjadi titik balik dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Upaya ini diharapkan dapat melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.

➡️ Baca Juga: Gaji Keuchik di Aceh Besar Kini Siap Dicairkan untuk Mendukung Kinerja Desa

➡️ Baca Juga: Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Wali Kota Hadiri Paripurna DPRD